Bangkinang Kota, 16 April 2024 — Pemerintah Kabupaten Kampar terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah strategisnya adalah penerapan Kartu Kredit Instansi (KKI) yang terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini menjadi fokus utama dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Lantai 3 Kantor Bupati Kampar dan dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Kampar, Hambali.
Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, tim teknis SIPD, serta perwakilan dari bank mitra penerbit KKI.
“KKI terintegrasi SIPD adalah tonggak baru dalam transformasi digital keuangan daerah. Dengan pencatatan otomatis dan transparansi penuh, kita akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik,” tegas Hambali dalam sambutannya.
Integrasi dan Penguatan Tata Kelola
KKI dirancang untuk mencatat setiap transaksi secara otomatis ke dalam modul keuangan SIPD. Dengan sistem ini, proses validasi, pelaporan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.
Pj. Bupati juga menekankan pentingnya kesiapan teknis dan kelembagaan. Untuk itu, ia meminta Kepala BPKAD bersama Bagian Hukum Setda Kampar segera menyelesaikan regulasi teknis penggunaan KKI. Selain itu, akan dilakukan pelatihan dan sertifikasi bagi operator SIPD dan bendahara OPD, serta pengecekan dan peningkatan infrastruktur jaringan internet di kantor kecamatan guna mendukung akses SIPD secara menyeluruh.
Manfaat Langsung bagi Pemerintah dan Masyarakat
Implementasi KKI diharapkan dapat memberikan dampak positif berikut:
- Efisiensi: Mempercepat proses pembayaran belanja daerah.
- Transparansi: Anggaran dan realisasi belanja dapat dimonitor secara real-time.
- Akuntabilitas: Mengurangi potensi penyimpangan melalui jejak transaksi digital.
- Kemudahan Laporan: Mempermudah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan bertanggung jawab, demi meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat.
